Langkah Trump Terhadap Harvard Picu Kekhawatiran Kampus-kampus AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump

Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan penerimaan mahasiswa internasional di Harvard University menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pendidikan tinggi Amerika Serikat.

Pejabat kampus di berbagai negara bagian mencemaskan kebijakan tersebut bisa menjadi preseden bagi intervensi serupa di universitas lain. "Jika ini bisa terjadi di Harvard, bukankah bisa juga terjadi di tempat lain?" demikian kekhawatiran yang mengemuka di kalangan pimpinan perguruan tinggi.

Presiden Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sally Kornbluth, menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan pemerintah tersebut.

Dalam pernyataan resminya kepada komunitas kampus, Kornbluth menyebut langkah tersebut sebagai "pukulan terhadap keunggulan, keterbukaan, dan semangat inovasi Amerika." Ini adalah momen yang serius," tulis Kornbluth dalam surat terbuka yang ditujukan khusus kepada mahasiswa internasional.

Ia menegaskan keberadaan mahasiswa dari luar negeri merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan keunggulan MIT. "MIT tidak akan menjadi MIT tanpa kalian," tulisnya di laman resmi kampus MIT yang dikutip detikEdu, Sabtu (24/5/2025).

Sementara Presiden University of Hawaii, Wendy Hensel mengungkapkan langkah Trump pada Harvard merupakan sebuah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Mengguncang dunia pendidikan tinggi secara luas," tulisnya seperti dikutip detikedu dari laman resmi kampus tersebut.

Hakim Federal Tangguhkan Kebijakan Presiden Trump

Pemerintahan AS melalui Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menyatakan sertifikasi Program Pengunjung Pertukaran dan Mahasiswa Harvard University dicabut dan berlaku langsung. Imbasnya, Harvard tidak lagi dapat mensponsori visa F dan J bagi mahasiswa maupun ilmuwan internasional untuk tahun akademik 2025/2026.

Surat ini dilayangkan pada Kamis (22/5/2025) usai Harvard menolak mematuhi tuntutan pemerintah federal terkait reformasi kebijakan kampus, termasuk penghapusan program keberagaman dan pengawasan terhadap mahasiswa internasional.

Namun, langkah ini segera mendapat perlawanan hukum. Harvard mengajukan gugatan ke pengadilan federal, menuduh pemerintah melakukan pembalasan politik dan pelanggaran terhadap kebebasan akademik yang dilindungi Konstitusi AS.

Pada Jumat (23/5/2025), seorang hakim federal mengeluarkan perintah penangguhan sementara terhadap keputusan pemerintah, memungkinkan Harvard untuk tetap menerima mahasiswa internasional sementara proses hukum berlangsung.

Reaksi Komunitas Akademik dan Internasional

Langkah pemerintah AS ini memicu reaksi keras dari komunitas akademik dan internasional. Lebih dari 100 pemimpin universitas dan organisasi akademik di AS menyatakan penolakan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang dinilai mengancam independensi institusi pendidikan tinggi.

Pernyataan tersebut dirilis pada Selasa (22/4/2025), beberapa hari setelah Universitas Harvard mengungkap bahwa pemerintahan Trump telah menekan mereka dengan berbagai tuntutan yang dianggap berlebihan dan politis.

Dalam pernyataan itu, para pimpinan kampus, termasuk dari Universitas Princeton, Brown, Hawaii, hingga Connecticut State Community College, mengkritik apa yang mereka sebut sebagai “campur tangan pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap dunia pendidikan tinggi.

Mantan Presiden AS Barack Obama juga turut menyuarakan dukungannya terhadap Harvard. Dalam sebuah pernyataan, Obama memuji keputusan Harvard menolak tunduk pada tekanan politik, menyebutnya sebagai contoh keberanian dalam mempertahankan nilai-nilai kebebasan akademik.

Dampak Terhadap Mahasiswa Internasional

Kebijakan pemerintah AS ini berdampak langsung pada ribuan mahasiswa internasional yang tengah menempuh pendidikan di Harvard. Banyak dari mereka menghadapi ketidakpastian terkait status visa dan masa depan akademik mereka.

Dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh The Washington Post, tiga mahasiswa internasional di Harvard—Abdullah Shahid Sial dari Pakistan, Leo Gerdén dari Swedia, dan Karl Molden dari Austria—mengungkapkan ketakutan dan frustrasi mereka atas kebijakan imigrasi pemerintahan Trump yang mengancam keberadaan mahasiswa internasional.

Mereka menekankan kontribusi signifikan mahasiswa internasional terhadap inovasi dan kemajuan di AS, serta menyerukan kepada komunitas akademik dan publik untuk menolak tindakan otoriter yang mengancam kebebasan akademik dan nilai-nilai demokrasi.

Kesimpulan

Langkah Presiden Trump terhadap Harvard University telah memicu kekhawatiran luas di kalangan pendidikan tinggi AS dan komunitas internasional. Kebijakan ini tidak hanya mengancam kebebasan akademik, tetapi juga masa depan ribuan mahasiswa internasional yang telah menjadi bagian integral dari komunitas akademik Amerika. Reaksi keras dari berbagai pihak menunjukkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai kebebasan dan inklusivitas dalam pendidikan tinggi.